Jakarta - Mulai hari ini, Rabu (25/7/2012), hingga dua hari ke depan, tempe dan tahu akan menjadi makanan langka di Jabodetabek, Banten, dan Bandung. Sejumlah perajin tempe dan tahu akan menghentikan produksinya agar konsumen tahu bahwa makanan rakyat itu saat ini adalah makanan yang mahal.
Kelangkaan tempe dan tahu itu merupakan dampak dari melonjaknya harga kedelai impor di Indonesia, setelah harga komoditas kedelai pada bursa berjangka Chicago Board of Trade (CBOT) Amerika Serikat (AS) menguat, yang mencapai posisi tertingginya selama 6 bulan terakhir.
Sebagain besar impor kedelai Indonesia memang berasal dari negeri Paman Sam. Karena cuaca kering berkepanjangan yang mengganggu produksi kedelai dan mengkhawatirkan berkurangnya pasokan kedelai ke pasar, harga di AS pun melambung.
Sontak, para perajin tempe dan tahu kelimpungan. Mahalnya bahan baku utama tempe dan tahu itu membuat perajin angkat tangan. Mogok memproduksi tempe dan tahu pun menjadi pilihan.
Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jakarta Selatan Sutaryo mengatakan, alasan para pedagang atau pengusaha tahu tempe melakukan penghentian produksi selama 3 hari karena fluktuasi harga kedelai setiap hari mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidak diimbangi oleh kenaikan harga tempe dan tahu kepada konsumen. "Konsumen harus mengetahui kalau tempe dan tahu itu harus naik disesuaikan dengan harga keledai. Aksi mogok kerja akan berlangsung di Jabodetabek, Banten, dan Bandung," ujar Sutaryo kepada CentroOne.com.
Ia menjelaskan, kenaikan harga kedelai mulai dirasakan perajin tempe dan tahu sejak tiga minggu lalu. Tadinya harga kedelai sekitar Rp 6.000 per kg menjadi Rp 8.000 per kg. Akibat kenaikan yang cukup drastis tersebut, pengrajin tempe dan tahu sulit membeli kedelai untuk mencukupi bahan baku pembuatannya.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal Edy Halim mensinyalir adanya spekulan yang ikut bermain dalam kenaikan harga kedelai akhir-akhir ini. "Kemungkinan besar ada oknum yang memanfaatkan kondisi yang terjadi di Amerika Serikat," kata Rizal.
Menurut dia, kondisi Amerika Serikat dipakai sebagai bentuk pembenaran untuk menaikkan harga kedelai, padahal apa yg dilakukan sebenarnya merugikan banyak orang, hal tersebut lanjutnya menjadi penyakit setiap saat di republik ini. Ia berharap pemerintah perlu memberi sanksi yang tegas bagi aksi-aksi spekulasi seperti ini.
Rizal menjelaskan, kondisi di lapangan pasca-turunnya pemerintah ke pasar-pasar ditemukan bahwa cadangan dan persediaan stok kedelai masih cukup tersedia. "Indonesia memang terkena imbas akibat dinamika harga ini karena memang untuk kedelai selama ini kita selalu impor dan sebagian besar dari AS," imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah tidak bisa berbuat banyak terkait aksi mogok perajin tempe dan tahu ini. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa hanya bisa mengimbau para perajin untuk tidak berhenti berproduksi. Dia berjanji akan segera membuat solusi agar ketersediaan kedelai tercukupi.
"Dulu kita pernah melakukan berbagai macam cara. Ini kan gangguan bukan internal kita gangguan pasok dunia," ungkap Hatta.
Hatta mengaku telah berbicara dengan pedagang dan importir untuk tidak melakukan penimbunan stok dan meminta penyaluran kedelai secepatnya. Pemerintah akan mengkaji kembali insentif untuk importir agar pasokan segera tersedia.
Dia pun meminta para eksportir kedelai tidak mengambil untung yang besar. Walaupun saat ini karena kekeringan harga kedelai dunia sudah naik hampir 40 persen.
Hatta mengaku operasi pasar kedelai bukan sebagai jalan keluar yang mujarab karena barang yang tidak ada saat ini. Kenaikan harga dari Rp 5.000 mendekati Rp 8.000 sudah sangat terlalu tinggi.
"Kita bukan penghasil kedelai, itu persoalannya. Produksi kita terbatas sehingga masih impor," ungkapnya.
Mahal dan langkanya tempe karena bergantung pada Amerika, membuat publik merindukan sosok Presiden Soekarno yang mengedepankan kemandirian ekonomi. Bung Karno megutarakan bahwa bangsa Indonesia harus bersandar pada kekuatan, dana, tenaga yang memang sudah dimiliki untuk digunakan semaksimalnya bagi kemakmuran rakyat.
